Dikutip dari koran Rakyat Merdeka, Kamis 27 Mei 2014.


Dagang Menteri

Catatan: Arief Gunawan
iniorangbiasa@yahoo.com

MENTERI-menteri kabinet pemerintahan hasil Pilpres 2014 yang akan datang katanya bakal terdiri dari tiga kelompok.

Yang pertama, kelompok menteri yang berasal dari kader partai, sebagai hasil dagang kursi (koalisi).

Yang kedua adalah kelompok menteri yang berasal dari kalangan profesional yang bukan kader partai.

Sedangkan yang ketiga adalah kelompok menteri yang figur-figurnya tidak jelas, yaitu bukan berasal dari partai politik, tetapi juga bukan berasal dari kalangan profesional.

Menteri-menteri yang ada di dalam kelompok ketiga ini adalah figur-figur yang membeli jabatan menteri dengan uang. Kelompok ketiga ini memang diperdagangkan dengan tujuan sebenar-benarnya komersil.

Untuk apa jabatan menteri ini diperdagangkan dengan tujuan komersil? Untuk mendapatkan dana untuk memenangkan Pilpres, karena siapapun tau untuk memenangkan Pilpres butuh dana yang sangat besar dan cara seperti ini yaitu dengan cara menerima uang cash secara langsung dari figur yang membeli jabatan menteri adalah sangat aman, tidak perlu khawatir misalnya ketahuan KPK.

Figur-figur yang bersedia dan sanggup membeli jabatan menteri ini katanya jumlahnya lumayan banyak, di antaranya ada yang berasal dari kalangan pengusaha.

Di antara tiga kelompok menteri ini mana yang diperkirakan akan paling banyak jumlahnya di kabinet?

Urutan pertama yang terbanyak jumlahnya adalah menteri-menteri yang berasal dari kader partai (hasil koalisi).

Yang kedua terbanyak adalah kelompok figur-figur yang membeli jabatan menteri dengan uang cash sebagaimana dijelaskan di atas.

Sedangkan kelompok menteri yang paling sedikit jumlahnya adalah kelompok menteri yang berasal dari kalangan profesional (bukan kader partai).

Siapa yang menjual jabatan atau posisi menteri ini? Yang menjual atau memperdagangkannya adalah elit partai peserta Pilpres, dengan melibatkan capres dan cawapres.

Sebagai contoh, pernah beredar kabar saat penyusunan kabinet dalam Pilpres beberapa tahun yang lampau jabatan seorang calon Menko dibandrol dengan harga Rp 500 miliar. Uang sebesar ini tidak semuanya dipakai untuk pendanaan pemenangan Pilpres, tapi lebih dari separuhnya ditilep masuk ke kantong pribadi si pedagang jabatan menteri tersebut.

Di balik kabar santer ini yang merupakan gambaran nyata dari sebuah tragedi demokrasi yang terjadi di negeri ini, dimana suara rakyat dikhianati oleh orang-orang partai, ada pula kabar lainnya, yaitu katanya kabinet pemerintahan hasil Pilpres 2014 boleh saja semua figurnya merupakan orang-orang baru, benar-benar new comer semua, dan fresh, tapi ada satu menteri yang tidak boleh diganti, dan ini katanya merupakan permintaan Amerika.

Menteri apa itu? Siapapun yang jadi presiden dan wakil presiden pasca Pilpres 2014, katanya menteri keuangan jangan diganti dengan orang baru.

Amerika katanya sudah sangat sreg, antara lain karena sosoknya merupakan perpanjangan tangan dari Mafia Barkeley generasi terbaru. ***

Reply · Report Post